Welcome to APSPI.ORG
STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH

Standar sarana dan prasarana sekolah, yang merupakan salah satu dari delapan standar nasional pendidikan, hingga saat ini belum terpenuhi.

Tidak terpenuhinya standar tersebut menyebabkan kualitas pendidikan sampai saat ini belum seperti yang diharapkan. Fasilitas-fasilitas dasar sekolah yang mesti dipenuhi untuk tingkat SD antara lain adalah ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, ruang usaha kesehatan sekolah, tempat beribadah, jamban, ruang olahraga, dan laboratorium IPA. Di tingkat SMP ditambah ruang konseling, organisasi kesiswaan, dan tata usaha.

Adapun di tingkat SMA prasarana laboratorium mesti lengkap, yakni laboratorium Fisika, Kimia, Biologi, komputer, dan bahasa. Djemari Mardapi, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, mengatakan bahwa pemerintah mesti punya komitmen untuk menjadikan setiap sekolah memenuhi standar sekolah nasional. Untuk itu, standar sarana dan prasarana pendidikan minimal yang sudah ditetapkan harus bisa dipenuhi.

Suparman, Koordinator Education Forum, di Jakarta, Rabu (21/10), mengatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan standar nasional yang sudah ditetapkan pemerintah. ”Persoalan mendasar saja, seperti sarana dan prasarana sekolah, masih banyak yang belum layak, tetapi pemerintah sudah meminta semua sekolah harus mencapai standar penilaian nasional. Itu tidak adil dan merampas hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu,” kata Suparman.

Kapasitas maksimal

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ditetapkan, bahwa jumlah murid di tiap kelas untuk SD maksimal 28 siswa dan SMP-SMA adalah 32 siswa. Berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008, baru 32 persen SD memiliki perpustakaan, sedangkan di SMP 63,3 persen.

Pada jenjang SMA keberadaan perpustakaan di SMA negeri mencapai 80 persen, di SMA swasta 60 persen, serta di SMK 90 persen. SMA negeri yang punya laboratorium multimedia 80 persen, sedangkan SMA swasta 50 persen. Yang punya laboratorium IPA lengkap (Fisika, Biologi, dan Kimia) sudah 80 persen.

Kondisi memprihatinkan terjadi di SMA swasta karena yang punya tiga laboratorium IPA baru 10 persen dan yang dua laboratorium IPA 30 persen.

Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, Pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat:

(a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
(b) belajar untuk memahami dan menghayati,
(c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,
(d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan
(e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana.Standar sarana dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Standar sarana dan prasarana ini mencakup:
1. kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah,
2. kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.
PENGERTIAN
1. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
2. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.
3. Perabot adalah sarana pengisi ruang.
4. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
5. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
6. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar.
7. Buku teks pelajaran adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan peserta didik dan guru untuk setiap mata pelajaran.
8. Buku pengayaan adalah buku untuk memperkaya pengetahuan peserta didik dan guru.
9. Buku referensi adalah buku rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu.
10. Sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku meliputi jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs (website), dan compact disk.
11. Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat.
12. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung fungsi sekolah/madrasah.
13. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.
14. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana sekolah/madrasah meliputi bangunan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan.
15. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.
16. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.
17. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
18. Ruang laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.
19. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah.
20. Ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat, dan menerima tamu. 21. Ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan administrasi sekolah/madrasah.
22. Ruang konseling adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.
23. Ruang UKS adalah ruang untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di sekolah/madrasah.
24. Tempat beribadah adalah tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
25. Ruang organisasi kesiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi peserta didik.
26. Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil.
27. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, peralatan sekolah/madrasah yang tidak/belum berfungsi, dan arsip sekolah/madrasah.
28. Ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan sekolah/madrasah.
29. Tempat berolahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan olah raga.
30. Tempat bermain adalah ruang terbuka atau tertutup untuk peserta didik dapat melakukan kegiatan bebas.
31. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas.
PRASANA SEKOLAH
Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:
1. ruang kelas,
2. ruang perpustakaan,
3. laboratorium IPA,
4. ruang pimpinan,
5. ruang guru,
6. tempat beribadah,
7. ruang UKS,8. jamban,
9. gudang,
10. ruang sirkulasi,
11. tempat bermain/berolahraga.
Sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:
1. ruang kelas,
2. ruang perpustakaan,
3. ruang laboratorium IPA,
4. ruang pimpinan,
5. ruang guru,
6. ruang tata usaha,
7. tempat beribadah,
8. ruang konseling,
9. ruang UKS,
10. ruang organisasi kesiswaan,
11. jamban,
12. gudang,
13. ruang sirkulasi,
14. tempat bermain/berolahraga.
Sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:
1. ruang kelas,
2. ruang perpustakaan,
3. ruang laboratorium biologi,
4. ruang laboratorium fisika,
5. ruang laboratorium kimia,
6. ruang laboratorium komputer,
7. ruang laboratorium bahasa,
8. ruang pimpinan,
9. ruang guru,
10. ruang tata usaha,
11. tempat beribadah,
12. ruang konseling,
13. ruang UKS,
14. ruang organisasi kesiswaan,
15. jamban,
16. gudang,
17. ruang sirkulasi,
18. tempat bermain/berolahraga

APSPI Takkan Lakukan Monopoli di Depdiknas

Asosiasi Pengusaha Sarana Pendidikan Indonesia bukan tempat untuk melakukan monopoli dalam tender yang bakal dilakukan di lingkungan institusi pemerintah seperti Depdiknas.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Sarana Pendidikan Indonesia (APSPI) Iskandar Zulkarnain usai melakukan deklarasi APSPI di Jakarta, Rabu (22/8). “Kami ada untuk menyamakan visi dan misi dalam menyamakan harga dan mutu, dan tidak melakukan monopoli dalam tender,” katanya.

Ia mengatakan APSPI diawali dengan ide sejak dua tahun yang lalu untuk membuktikan bahwa pengusaha dapat diatur dengan berbagai macam masalahnya, terutama soal mutu dan persaingan harga. Selian itu pembentukan APSPI ini untuk memediasikan produsen yang belum memiliki HaKI (Hak Kekayaan Inteletual).

Saat ini ada sebanyak 37 produsen. Ke depan APSPI akan dibentuk di daerah-daerah, karena dana dari pusat ditarnfer langsung ke sekolah-sekolah melalui blockgrand, sehingga APSPI bisa mendukung dalam menyediaan alat peraga di sana. “Jika di setiap provinsi ada APSPI maka akan ada sebanyak 443 anggota produsen,” katanya.

Alat-alat yang digunakan merupakan produksi dalam negeri dan memakai tenaga kerja di sini. Dalam pelaksanaan setiap proyek dilakukan tranparansi, mengutamakan mutu produk, serta menghindari persaingan tidak sehat.

Lebih jauh Iskandar mengatakan pendidikan itu merupakan inti dari kehidupan manusia. Sejak ibu hamil, pendidikan kepada janin yang dikandungnya telah berlangsung. “Anak-anak sebagai peserta didik ini juga bergantung pada asosiasi ini untuk memudahkan proses belajar mengajar,” katanya.

Seiring dengan berkembangnya dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pendidikan bagian inti dalam pembangunan negara. “Oleh karena itu setiap anggota APSPI secara bersama-sama saling berpikir ke depan untuk pembangunan bangsa melalui sarana pendidikan,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui melengkapi sarana pendidikan sebagai salah satu pilar terselenggaranya pendidikan bermutu. “APSPI menjebatani kepentingan pemerintah, skatehorder dengan pengusaha untuk membangun dunia pendidikan,” katanya.

Di tempat yang sama Direktur HAKI Amsori Silungan mengatakan Tantangan kita –saat menandatangi WTO– mau tidak mau Indonesia mesti berkompetisi dengan negara lain sehingga kita bisa sejajar. Sumber daya manusia, pendidik dan sarana pembelajaran menjadi hal yang penting untuk meningkatkan peradaban Indonesia. “Alat peraga dilindungi oleh hak cipta dengan kreasi-kreasi baru dapat memperjelas arah tujuan ilmu pendidikan tersebut,” kata Amsori.

Dengan demikian alat atau sarana pendidikan seperti alat peraga merupakan salah satu karya intelektual. Sejak direktorat HaKI ini berdiri sudah ada sebanyak 1.000 alat peraga didaftarkan direktoratnya sebagai hak cipta. Alat peraga itu mulai dari bidang matematika, IPA hingga sosial.

“Hak kekayaan intelektual biasanya produk tersebut dibuat permohonan kepada kami. Sedangkan hak cipta sifatnya melekat sejak dibuat oleh perancangnya. Pendaftaran dalam hak cipta ini sifatnya hanya anggapan hukum, dan pemberian sertifikat itu bukanlah hak, karena hak itu sudah melekat pada saat diciptakan,” katanya.

Yang jadi persoalan adalah sertifikat hak cipta itu di Indonesia menjadi bukti utama jika ada sengketa di pengadilan. Namun, bukan berarti produk yang didaftarkan adalah orisinil, artinya bisa saja tiruan dari yang sudah ada sebelumnya atau yang berlu pernah didaftarkan. “Jika sertifikat hak cipta dari produk yang tidak orisinil tersebut bisa dilakukan lewat mekanisme pembatalan melalui peradilan niaga,” katanya.

Ia berharap dengan adanya alat peraga yang didaftarkan di direktoratnya akan memperkaya ciptaan-ciptaan alat yang baru dan inovasi yang dapat digunakan di dunia pendidikan. “Sehingga anak didik dapat lebih memahami proses pembelajaran,” katanya. ***(rht)

Sarana Sekolah Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Jakarta, Pelita
Sarana dan prasarana sekolah turut andil di dalam meningkatkan mutu pendidikan di sebuah sekolah. Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.
Seperti masih adanya sekolah yang tidak miliki laboratorium. Padahal laboratorium adalah salah satu sarana prasarana yang cukup penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama setingkat SMA.
Kualitas pendidikan tidak sekedar bergantung pada guru, tetapi juga sarana dan prasarana pendidikan yang memadai utamanya laboratoium dimana siswa bisa berpraktik, ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sarana Pendidikan Indonesia (APSPI) Iskandar Zulkarnain di Jakarta, Rabu (22/8).
Lebih lanjut Iskandar Zulkarnain banyaknya sekolah yang tidak memiliki sarana yang lengkap dikarenakan banyak faktor, diantaranya mahalnya alat sarana dan prasarana. Terlebih untuk harga peralatan laboratorium merupakan faktor yang paling banyak dikeluhkan pihak sekolah.
Apalagi kalau SMA itu milik swasta, boleh dikatakan sangat jarang yang memiliki laboratorium. Kalaupun ada sifatnya hanya seadanya atau asal ada saja. Padahal peralatan laboratorium sudah menjadi suatu keharusan bagi siswa SMA untuk memperdalam ilmunya.
Karena itu APSPI lanjut Iskandar akan mengambil peran aktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui penyediaan alat peraga pendidikan ini. APSPI beranggotakan pengusaha sarana pendidikan yang meliputi pengusaha alat peraga pendidikan, multimedia pendidikan serta pengusaha laboratorium bahasa dan komputer.
Dalam kegiatannya nanti, APSPI berusaha menjembatani antara kepentingan sekolah, pemerintah dan pengusaha alat pendidikan.Jadi peralatan apa yang dibutuhkan sekolah, kami akan coba bantu untuk memenuhinya,kata Iskandar.
Sedangkan tujuan dari APSPI itu sendiri yaitu mewujudkan cita-cita bangsa dan negara secara aktif dalam nasional guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.
Kemudian menghimpun, membina dan mengembangkan para anggotanya untuk dapat lebih berperan serta di dalam meningkatkan pembangunan perekonomian sosial. Selain itu melindungi kepentingan anggota dan mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia usaha sarana pendidikan. (mth)

http://www.hupelita.com/baca.php?id=35810

Deklarasi Asosiasi Pengusaha Sarana Pendidikan Indonesia (APSPI)

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab XII Pasal 45 ayat (1) dinyatakan, setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. 

Hal tersebut dipertegas lagi dalam ayat (2) yang menyebutkan, ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Itu artinya, pemerintah memang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan standarnya. 

Pembahasan mengenai kualitas pendidikan selain sangat tergantung kepada kualitas guru yang memadai, tapi juga harus ditunjang sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Selama ini sebagian besar sekolah di seluruh wilayah Indonesia sarana dan prasarananya sangat kurang memadai. Padahal, sarana dan prasarana ini sangat vital dalam kegiatan proses belajar dan mengajar. Sebut saja peralatan laboratorium, yang di sebagian daerah masih sangat minim dimiliki sekolah. Apalagi, kalau SMA itu milik swasta sungguh sangat jarang yang memiliki sarana dan prasarana, seperti laboratorium yang memadai. Padahal, peralatan laboratorium sudah menjadi suatu keharusan bagi siswa SMA untuk memperdalam ilmunya. 

Sehubungan dengan hal itu, APSPI turut berperan secara aktif meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk itu, APSPI beranggotakan pengusaha sarana pendidikan yang meliputi pengusaha alat peraga pendidikan, multimedia pendidikan serta pengusaha laboratorium bahasa dan komputer. Pada hari rabu tanggal 22 Agustus 2007 mendeklarasikan diri. Asosiasi ini bersifat mandiri dan tidak mencari keuntungan atau nirlaba. 

Asosiasi ini bertujuan:

1.  Mewujudkan cita-cita bangsa dan negara secara aktif dalam pembangunan nasional guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.

2.  Menghimpun, membina dan mengembangkan usaha para anggotanya untuk dapat lebih berperan serta di dalam meningkatkan pembangunan perekonomian nasional.

3.  Melindungi kepentingan anggota dan mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia usaha Sarana Pendidikan.

4.  Melindungi kepentingan Industri Sarana Pendidikan dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme para anggota dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi baik secara Nasional maupun Internasional.

5.  Meningkatkan kemampuan serta pengetahuan sumber daya manusia (SDM) para anggota di bidang Sarana Pendidikan sejalan dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang.

6.  Akan bersikap saling membantu antar anggota dengan cara memberi keleluasaan/memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota lainnya untuk dapat memproduksi jenis-jenis sarana pendidikan yang termasuk dalam alat peraga pendidikan, multimedia pendidikan, Lab. Bahasa, dan Komputer, untuk kepentingan usaha para anggota 

Jakarta, 22 Agustus 2007

Iskandar Zulkarnain Ketua Umum           

Tina Rosdiana Sekretaris Jenderal